customiprintable.com – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai Januari 2025 telah menjadi topik hangat di kalangan politik Indonesia. Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menuding bahwa Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Dolfie Othniel Frederic Palit, telah memprovokasi rakyat dengan menyoroti kebijakan ini.

Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang disahkan pada 7 Oktober 2021. UU HPP ini merupakan inisiatif pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan disetujui oleh delapan fraksi di DPR, termasuk PDIP dan Gerindra, kecuali Fraksi PKS yang menolak6910.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti, menyatakan bahwa kenaikan PPN 12% bukanlah kebijakan yang muncul tiba-tiba. Menurutnya, PDIP-lah yang mengusulkan dan memutuskan kebijakan ini. Namun, sekarang PDIP justru melempar kesalahan kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru menjabat dua bulan.

Novita juga mengajak semua pihak untuk berhenti memainkan peran sebagai korban dari kebijakan yang sejatinya merupakan hasil kesepakatan bersama. Fokus seharusnya adalah bagaimana menuntaskan tantangan ekonomi yang ada dan memastikan kebijakan ini dijalankan dengan bijaksana demi kepentingan rakyat.

Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, membantah tudingan tersebut. Menurutnya, UU HPP merupakan inisiatif pemerintahan Jokowi yang disampaikan ke DPR pada 5 Mei 2021. Seluruh fraksi, termasuk PDIP, menyetujui untuk melakukan pembahasan atas usul inisiatif pemerintah atas RUU HPP. RUU ini kemudian disahkan dalam Paripurna pada 7 Oktober 2021.

Dolfie juga menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif PPN dalam rentang 5% hingga 15% sesuai dengan kondisi perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah diberi ruang untuk melakukan penyesuaian tarif PPN (naik atau turun).

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Muhammad Rofiqi, melihat PDIP sedang bersandiwara drama situs judi bola politik untuk mencari simpati publik dengan mengkambinghitamkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, sikap PDIP yang sekarang menolak kenaikan PPN 12% adalah tidak bijak karena mereka yang sebenarnya mengusulkan kebijakan ini.

Kontroversi kenaikan PPN 12% menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara Gerindra dan PDIP. Gerindra menuding PDIP telah memprovokasi rakyat dengan menyoroti kebijakan ini, sementara PDIP membantah tudingan tersebut dan menekankan bahwa kebijakan ini merupakan inisiatif pemerintahan Jokowi. Perdebatan ini menunjukkan betapa kompleksnya dinamika politik di Indonesia, terutama terkait kebijakan ekonomi yang berdampak langsung pada masyarakat.

By admin