Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti maraknya tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dalam kunjungan lapangannya, KPK menemukan puluhan izin usaha pertambangan (IUP) aktif di daerah yang selama ini dikenal sebagai kawasan konservasi dan pariwisata dunia.
KPK menyatakan keprihatinan terhadap pesatnya aktivitas tambang di wilayah yang seharusnya dilindungi. Mereka menilai ada kejanggalan dalam proses penerbitan izin tambang, mulai dari tata ruang, prosedur persetujuan, hingga pengawasan lingkungan. KPK langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk memeriksa legalitas seluruh IUP yang terbit.
Lembaga antirasuah ini menegaskan bahwa setiap pemberian izin harus transparan dan sesuai aturan. Jika ditemukan pelanggaran, KPK akan mengambil langkah hukum. Mereka juga mendorong perbaikan sistem perizinan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek.
Selain itu, KPK mengingatkan bahwa aktivitas tambang di Raja Ampat bisa mengancam ekosistem laut dan hutan tropis yang menjadi daya tarik wisata global. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Masyarakat dan aktivis lingkungan menyambut baik langkah KPK. Mereka berharap kehadiran KPK bisa menghentikan ekspansi tambang yang merusak dan memulihkan fungsi konservasi wilayah tersebut.
Dengan sorotan tajam dari KPK, publik berharap pemerintah segera meninjau kembali kebijakan tambang di Raja Ampat dan mengutamakan medusa88 login keberlanjutan lingkungan daripada kepentingan investasi semata.